Validasi IMEI Bisa "Hidupkan" Kembali Ponsel Merek Lokal?


Jum'at, 13 Maret 2020 • 10:48


Validasi IMEI Berlaku 18 April 2020

Validasi IMEI Berlaku 18 April 2020

Rencana pemberlakuan kebijakan validasi IMEI (international mobile equipment identification) di Indonesia pada 18 April 2020, mendatang disambut baik oleh para pemain industri ponsel pintar lokal. Mereka yakin aturan itu secara otomatis akan menyehatkan industri karena tidak ada lagi persaingan tidak sehat akibat munculnya ponsel selundupan, atau BM (black market) di pasar yang marak beberapa tahun belakangan.


 

Masuknya ponsel pintar BM dengan beda harga yang lumayan jauh dibanding harga ponsel lokal membuat industri terpuruk, produksi berkurang bahkan ada yang terhenti. Akibatnya banyak terjadi pengurangan pekerja yang terasa meresahkan masyarakat karena menurunnya pendapatan selain turunnya pajak yang bisa diserap pemerintah dari industri.

 


Diperkirakan ponsel BM dipasar sudah merugikan negara dengan hilangnya potensi pemasukan pajak sampai Rp 2,8 triliun setahun karena pemain ponsel BM tidak membayar pajak. Sementara industri lokal harus membangun pabrik, memenuhi kewajiban TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) untuk setiap produknya yang semuanya memakan biaya ratusan miliar rupiah.

 

Industri ponsel lokal sangat mendukung upaya pemerintah menyetop masuk dan beredarnya ponsel BM lewat kebijakan validasi IMEI. Andi Gusena, Direktur Marketing  Advan berpendapat, langkah pemerintah ini akan berdampak positif terhadap persaingan sehat di pasar ponsel pintar.

 

Kalangan industri dan pasar berharap agar berlakunya aturan validas IMEI tidak mundur dari yang sudah ditetapkan, 18 April 2020. Pemunduran aturan efeknya akan sangat besar karena akan membuat penyelundupan ponsel BM akan makin deras dan kerugian negara akan makin besar.

 


“Jangan ditunda, lanjut saja (kebijakan validasi IMEI) agar industri dalam negeri bisa bangkit lagi,” ujar Andi Gusena. Saat ini tablet Advan menduduki pangsa pasar kedua setelah Samsung Galaxy Tab, dengan porsi 15,1 persen, mengalahkan Lenovo (8,1 persen) dan Apple iPad yang menduduki posisi 5,9 persen.

 

Manajer Pemasaran Evercoss, Suryadi Willim mengakui, serangan ponsel BM yang menawarkan harga ponsel pintar lebih murah membuat pasar terganggu dan sulit bersaing. Industri ponsel lokal secara keseluruhan sangat dirugikan ponsel BM. Jika  tidak segera diantisipasi akan berdampak sangat buruk terhadap industri ponsel pintar secara keseluruhan. “Harapan kami  konsumen bisa lebih sadar bahwa membeli ponsel BM sangat merugikan diri sendiri dan negara karena ponsel BM tidak berkontribusi pajak dan pembangunan negara,” ungkap Suryadi.

 

Menurut Suryadi, Validasi IMEI sebuah langkah  strategis yang dibuat pemerintah untuk melindungi ekosistem industri telepon selular, dimana aturan tersebut melengkapi peraturan terdahulu mengenai TKDN. Validasi ini akan membuat Industri telepon seluler kembali bergairah.

 

“Sebagai produsen tentunya kami berharap pula agar pemerintah terus memperketat aturan-aturan yang akan melindungi produsen yang sudah berinvestasi di dalam negeri,” papar Suryadi.

 

CEO Mito, Hansen juga berkomentar positif. Katanya, kehadiran peraturan soal validasi IMEI itu diyakini akan langsung menghentikan peredaran ponsel BM karena nomor IMEI ponsel BM tidak terdata. Aturan itu katanya akan mengembalikan ekosistem industri selular di Indonesia ke arah yang lebih sehat karena tiga-empat tahun ini industri sangat naik-turun.

 

Hadirnya kebijakan TKDN kata Hansen semula menjadi angin segar. Namun di sisi lain hadirnya ponsel BM benar-benar memukul vendor yang serius mengembangkan pabrikan.  

 

“Kami membangun pabrik, jaringan ritel dan pusat pelayanan, tetapi ponsel BM memotong rantai tersebut dan bisa menjual ponsel lebih murah karena variable cost-nya sedikit,” keluhnya. Hansen berharap aturan validasi IMEI dijalankan sesuai rencana dan semua ekosistem industri harus berkomitmen bersama.

 

Dalam kaitan aturan validasi IMEI, Kementerian Perindustrian akan mengaktifkan Sibina, Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional. Sistem ini akan memberi informasi kepada operator, nomor IMEI ponsel BM tidak terdaftar sementara ponsel resmi terdaftar.

 

Dengan skema white list yang sudah disepakati pemerintah dan operator, ponsel yang IMEI-nya tidak ada dalam daftar Sibina akan langsung diblokir. Menurut para pemilik merek lokal, skema ini jelas akan melibas keberadaan ponsel BM yang belum didaftarkan sebelum  18 April 2020.

 

Artikel Terkait

Advan Rilis G2 Plus, Usung Layar Penuh dan Baterai Jumbo

ADVAN Hadirkan Smartphone Murah dengan Triple Camera

Bantu Tangani Covid-19, Advan Hadirkan Thermo Gun Berakurasi Tinggi

Pemberlakuan Aturan Validasi IMEI Tetap Akan Sesuai Jadwal

Pelaku Industri Minta Aturan Validasi IMEI Dipercepat

Dukung Belajar Online, Advan hadirkan Tablet Android Terbaru

Terpopuler Minggu Ini

Fitur ColorOS Terbaik untuk Digunakan Saat #BetterAtHome

Sony Meluncurkan Kamera Pocket Digital Terbaru ZV-1

Mengukur 25 Tahun Telkomsel Melayani Negeri

LinkAja dan Kemkominfo Sediakan Solusi Belanja Online di 18 Pasar Tradisional di Jakarta

XL Catat Kenaikan Trafik Data 25% Selama Lebaran

Terpopuler Bulan Ini

Smartphone Sejutaan dengan Baterai 5000 mAh, Paling Cocok untuk Ojek Online

Daftar Smartphone OPPO A Series Terbaik untuk Lebaran

Review Redmi 8A Pro, Tambah Fitur dan Tetap Murah

Redmi Note 9 dan Note 9 Pro Diluncurkan Global, Ini Spesifikasi dan Harga Resminya!

First Media Luncurkan SUPER WiFi, Bye-Bye Dead Zone

Terpopuler

Jelang Akhir Tahun, 7 Smartphone Ini Turun Harga

Rekomendasi Smartphone Akhir Tahun Harga Sejutaan

Smartphone Sejutaan dengan Baterai 5000 mAh, Paling Cocok untuk Ojek Online

2 Smartphone Jagoan Xiaomi Resmi Meluncur, Begini Spesifikasi Serta Harga Jualnya

Review Samsung Galaxy M30s: Baterai Monster, Performa Kamera Menggoda